Pengertian Reformasi Birokrasi Menurut Para Ahli

Pengertian reformasi birokrasi menurut para ahli adapun definisi reformasi birokrasi menurut para ahli, antara lain: Kementrian keuangan ri , reformasi birokrasi ialah upaya untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan, khususnya pada aspek kelembagaan (organisasi), proses bisnis, dan sumber daya manusia (sdm). Era reformasi yang diharapkan membawa perubahan dalam tubuh birokrasi juga tidak jauh beda. Hal ini bisa dilihat dari kinerja para birokrat yang masih mengecewakan, kalau tidak disebut gagal. Sistem birokrasi yang ada sekarang belum mampu untuk bekerja secara optimal dan berkelanjutan. Tujuan birokrasi dan tujuan reformasi birokrasi

Pengertian reformasi 5 f reformasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk di dalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan. Beberapa para ahli terkemuka menyampaikan definisi birokrasi menurutnya. Dalam jurnal manajemen strategik birokrasi dalam era “disruption” (2018) karya wawan risnawan, dituliskan jika max weber mendefinisikan birokrasi sebagai bentuk organisasi yang penerapannya sesuai atau berhubungan dengan tujuan bersama. Kemudian menurut samonte dalam (ismiyarto, 2016: Reformasi adalah proses pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan (lama) diganti dengan tatanan yang baru. Tujuannya ke arah yang lebih baik dengan melihat keperluan masa depan. Berikut ini beberapa pengertian reformasi menurut para ahli. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Baca Juga :

Video Tentang Pengertian Reformasi Birokrasi Menurut Para Ahli

Kami berusaha menampilkan informasi mengenai Pengertian Reformasi Birokrasi Menurut Para Ahli secara lengkap, dari berbagai sumber di internet. Pembahasan artikel di atas Kami sampaikan inti-intinya saja, bisa dikatakan sebagai kesimpulannya. Untuk melengkapinya, berikut ini ada beberapa video yang menjelaskan secara lengkap seputar Pengertian Reformasi Birokrasi Menurut Para Ahli. Silakan disimak.

  • NALAR Ep. 05. REFORMASI BIROKRASI (1/2)

    ( Read More)

    Apa itu birokrasi? Mengapa birokrasi mesti direformasi? Apa kaitannya dengan kapasitas pemerintah? Bagaimana Reformasi Birokrasi dilakukan? Sejauh apa dampak Reformasi Birokrasi bagi kinerja pemerintah dan kepentingan warga-negara?

    #NALAR mencoba mendalami gagasan mendasar di balik perlunya Reformasi Birokrasi dalam membangun negara modern.

    Anda punya pendapat, pengalaman, atau masukan baik secara konseptual maupun praktis? Silakan sampaikan dalam kolom komentar di bawah.

    Silakan ikuti tayangan di kanal ini dan dengarkan podcastnya di Spotify.

    open.spotify.com/show/3ZpKYCE4xgn0vZBKHfo1S9

    REFERENSI:
    1. Sydney Lady Morgan (1818). Florence Macarthy. Henry Colburn. p. 35.
    2. John Stuart Mill (1861). "VI – Of the Infirmities and Dangers to which Representative Government is Liable". Considerations on Representative Government.
    3. Woodrow Wilson (1887), "The Study of Administration", Political Science Quarterly, July 1887
    4. Ludwig von Mises (1944). Bureaucracy.
    5. Robert K. Merton (1957). Social Theory and Social Structure. Glencoe, Free Press. pp. 195–206.
    6. Karl Marx (1970). Marx's Critique of Hegel's Philosophy of Right (1843). Cambridge University
    7. Jaques Elliott (1976). A general theory of bureaucracy. London: Heinemann.
    8. "In Praise of Hierarchy". Harvard Business Review. 1 January 1990.
    9. Charles Tilly (1985). "War making and state making as organized crime," in Bringing the State Back In, eds P.B. Evans, D. Rueschemeyer, & T. Skocpol. Cambridge: Cambridge University Press.
    10. Jeffrey Herbst (1990). "War and the State in Africa." International Security, (1990): 117-139
    11. David Beetham (1996). Bureaucracy.
    12. Franz Wirl (1998). "Socio-economic typologies of bureaucratic corruption and implications". J. Evolutionary Economics, 8(2):199–220.
    13. Christopher Hood (2000), The Art of the State: Culture, Rhetoric, and Public Management. Oxford University Press. p. 76.
    14. Liesbet Hooghe (2001). The European Commission and the integration of Europe: images of governance. Cambridge University Press. pp. 40–.
    15. Marshall Sashkin, Molly G. Sashkin (2003). Leadership that matters: the critical factors for making a difference in people's lives and organizations' success. Berrett-Koehler Publishers. p. 52.
    16. V Fritz, A.R. Menocal (2007). "Developmental states in the new millennium: Concepts and challenges for a new aid agenda". Development Policy Review, 25(5):531–552.
    17. Charles T Call (2008). "The Fallacy of the 'Failed State'". Third World Quarterly, 29(8):1498.
    18. George Ritzer (2009). Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots: The Basics. McGraw-Hill. pp. 38–42.
    19. Tony Waters and Dagmar Waters (2015) "Bureaucracy" from Weber’s Rationalism and Modern Society: New Translations on Politics, Bureaucracy, and Social Stratification. Palgrave MacMillan.
    20. Noel D. Johnson, Mark Koyama(2017). "States and economic growth: Capacity and constraints". Explorations in Economic History, 64(April):1–20.
    21. Elissa Berwick, Christia Fotini (2018). "State Capacity Redux: Integrating Classical and Experimental Contributions to an Enduring Debate". Annual Review of Political Science, 21(May):71–91.
    22. Agnes Cornell, Carl Henrik Knutsen, Jan Teorell (2020). "Bureaucracy and Growth". Comparative Political Studies, 53(14):2246–2282.

    Production team
    Producer: Yanuar Nugroho
    DOP & editor: Vaizal Andrians
    Art director: Hari Saptomo
    _
    Footage video & music: Videvo

  • Reformasi Birokrasi - Oscar Radyan Danar PhD.

    ( Read More)

    Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraaan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process), dan sumber daya manusia aparatur.

  • Pengertian Birokrasi dibenci tapi dirindukan

    ( Read More)

    video ini menjelaskan secara gamblang arti sebenarnya birokrasi yang selama ini cenderung dikonotasikan negatif
    bahwa Birokrasi tidak seperti apa yang ada dibayangan dan pemikiran orang pada umumnya
    silahkan disimak penjelasannya ...
    apa arti birokrasi
    apa itu birokrasi
    apa itu reformasi birokrasi
    agen perubahan reformasi birokrasi
    apa persamaan birokrasi dengan formalisasi dalam kaitannya dengan tenaga profesional
    apa yang dimaksud birokrasi
    apa yang dimaksud dengan birokrasi
    area perubahan reformasi birokrasi
    area reformasi birokrasi
    arti birokrasi
    arti dari birokrasi
    arti kata birokrasi
    arti reformasi birokrasi
    artikel birokrasi
    bagaimana reformasi birokrasi di indonesia
    bagaimana sistem birokrasi masa pemerintahan pendudukan jepang di indonesia
    bagaimana sistem birokrasi voc
    bentuk patologi birokrasi
    beberapa model manajemen perubahan termasuk reformasi birokrasi pemerintah sebagai berikut
    birokrasi
    birokrasi adalah
    berkurangnya praktik suap dalam birokrasi pejabat negara
    birokrasi adalah dan contohnya
    birokrasi adalah kbbi
    birokrasi adalh
    birokrasi administrasi
    birokrasi administrasi negara
    birokrasi administrasi publik
    birokrasi apa
    birokrasi ala weber
    birokrasi artinya
    birokrasi artinya apa
    birokrasi bahasa inggris
    birokrasi beamtenstaat
    birokrasi belanda
    birokrasi berasal dari kata
    birokrasi berbasis kinerja
    birokrasi berbelit
    birokrasi berkelas dunia
    birokrasi bersih dan melayani
    birokrasi bisnis
    birokrasi bobrok
    birokrasi bpjs
    birokrasi brainly
    birokrasi buruk
    birokrasi bumn
    birokrasi campuran
    birokrasi casual
    birokrasi china
    birokrasi complex
    birokrasi complex adalah
    birokrasi complex arti
    birokrasi contoh
    birokrasi contohnya
    birokrasi dalam organisasi
    birokrasi dalam pelayanan publik
    birokrasi dan demokrasi
    birokrasi dan good governance
    birokrasi dan governance
    birokrasi dan governansi publik
    birokrasi dan pelayanan publik
    birokrasi dan politik
    birokrasi desa
    birokrasi di indonesia
    birokrasi di indonesia saat ini
    birokrasi efektif
    birokrasi efektif adalah
    birokrasi efektif dan efisien
    birokrasi efisien
    birokrasi egaliter
    birokrasi ekonomi
    birokrasi elitis
    birokrasi era orde baru
    birokrasi era orde lama
    birokrasi era reformasi
    birokrasi formal adalah
    birokrasi governance
    birokrasi hari ini
    birokrasi harus menerapkan prinsip
    birokrasi harus netral dalam kekuasaan
    birokrasi harus terhindar dari praktik yang tidak terpuji
    birokrasi hukum di indonesia
    birokrasi ideal
    birokrasi ideal menurut max weber
    birokrasi ideal menurut para ahli
    birokrasi indonesia
    birokrasi indonesia dari masa ke masa
    birokrasi indonesia dari perspektif sejarah
    birokrasi indonesia disusun melalui lembaga
    birokrasi itu apa
    birokrasi itu apa sih
    birokrasi jurnal
    birokrasi komplek
    birokrasi kompleks adalah
    birokrasi lama
    birokrasi lambat
    birokrasi lebih mudah dan cepat merupakan keuntungan dari penerapan asas
    birokrasi lebih mudah dan tidak bertele-tele merupakan keuntungan dari asas
    birokrasi legal rasional
    birokrasi lebih mudah tidak bertele-tele keuntungan pemerintahan asas
    📌 Simak Video Lainnya disini 👇

    ▶️ pelatih termahal dunia :
    youtu.be/cTM9zDPm2Uc

    ▶️ pemain termahal sepanjang sejarah :
    youtu.be/YZDNO1BVI2c

    ▶️ Cara Desain Flyer Undangan menggunakan Power Point :
    youtu.be/sew3HpYMEH8

    ▶️ Nostalgia barang legend angkatan 80 90an :
    youtu.be/g8KNtiQJUXQ

    ▶️ Tutorial pengisian sensus penduduk online bps tahun 2020 :
    youtu.be/nF2lH3U7bPU

    ▶️ Daftar 100 orang berpengaruh di dunia bagian I :
    youtu.be/UTf61cbNLvQ

    ▶️ Daftar 100 orang berpengaruh di dunia bagian II :
    youtu.be/UTf61cbNLvQ

    ▶️ Corona bisa sembuh asalkan .... :
    youtu.be/aef5GaVGIhY

    ▶️ Tanya jawab istilah corona, lockdown, suspect dll :
    youtu.be/7Q-FWCWolkY

    📌 Media Sosial 👇
    FB : facebook.com/ramli.agustiawan

    Mohon Teman Teman untuk subscribe channel ini yaa :
    ▶️ youtube.com/channel/UC3qerGgQ38ouB0F5NV-ozlQ
    🙏 Terimakasih, Odu Olo, Thank You & salam sukses,
    Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh...

  • REFORMASI BIROKRASI

    ( Read More)

    Mempercepat dan Mewujudkan Reformasi Birokrasi

  • PENYEBAB BIROKRASI TIDAK EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM KONTEKS KEBUTUHAN PEMERINTAHAN SAAT INI

    ( Read More)

    #reformasibirokrasi #birokrasiindonesia

  • Agar Reformasi Birokrasi Tidak sia-sia

    ( Read More)

    Mengapa harus dilakukan reformasi birokrasi? Apa konsepsi dan ruang lingkupnya?

  • Reformasi Birokrasi Dimulai Dari Pimpinan

    ( Read More)

    Terciptanya inovasi pelayanan publik yang merupakan bagian tak terpisahkan dari reformasi birokrasi, tak lepas dari peran pucuk pimpinan instansi pemerintah dalam membenahi birokrasi. Bahkan, menurut Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) Eko Prasojo, reformasi birokrasi berasal dari pimpinan tertinggi suatu instansi. “Reformasi birokrasi harus berasal dari kepemimpinan yang kuat,” ujar Eko seusai wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik sesi kedua, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (10/07).

    Karena itu mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu mengapresiasi kehadiran pucuk pimpinan instansi pemerintah yang unit kerjanya ditetapkan dalam Top 99 inovasi pelayanan publik 2018. Eko juga menyatakan harapannya kepada para pimpinan, baik Menteri, Kepala Daerah, maupun Kepala Badan dan Lembaga dalam sesi wawancara ini.

    Menurutnya, selain menunjukkan komitmen pada perubahan yang sudah diciptakannya, kehadiran pucuk pimpinan juga merupakan bentuk apresiasi dan perhatian terhadap para stafnya yang telah melakukan inovasi dan masuk Top 99. “Bagi kami, kehadiran pimpinan juga suatu penghargaan. Kita berharap pimpinan bisa hadir dalam sesi presentasi dan wawancara ini,” imbuh Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) ini.

    Seperti halnya Ketua Tim Panel Independen JB. Kristiadi, Eko Prasojo melihat dalam dua hari mewawancarai Top 99 ini, Eko melihat adanya peningkatan penciptaan inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat. “Ini keberhasilan yang menjadikan pelayanan itu semakin transparan, akuntabel, proses yang cepat, dan tidak berada di ruang yang gelap,” ujarnya.

    Eko juga menilai bahwa Top 99 2018 ini banyak inovasi pelayanan publik yang fokus pada penerapan teknologi informasi. Hal itu tenu tidak salah, tetapi harus dipahami juga bahwa tidak seluruh inovasi harus berkaitan dengan teknologi informasi. “Bisa saja inovasi dalam pelayanan sosial, seperti bidang pendidikan, kesejahteraan masyarakat, pengentasan pengangguran, dan sebagainya,” lanjutnya.

  • NALAR Ep. 06. REFORMASI BIROKRASI (2/2)

    ( Read More)

    Apa itu birokrasi? Mengapa birokrasi mesti direformasi? Apa kaitannya dengan kapasitas pemerintah? Bagaimana Reformasi Birokrasi dilakukan? Sejauh apa dampak Reformasi Birokrasi bagi kinerja pemerintah dan kepentingan warga-negara?

    #NALAR mencoba mendalami gagasan mendasar di balik perlunya Reformasi Birokrasi dalam membangun negara modern.

    Anda punya pendapat, pengalaman, atau masukan baik secara konseptual maupun praktis? Silakan sampaikan dalam kolom komentar di bawah.

    Silakan ikuti tayangan di kanal ini dan dengarkan podcastnya di Spotify.

    open.spotify.com/show/3ZpKYCE4xgn0vZBKHfo1S9

    REFERENSI:
    1. Sydney Lady Morgan (1818). Florence Macarthy. Henry Colburn. p. 35.
    2. John Stuart Mill (1861). "VI – Of the Infirmities and Dangers to which Representative Government is Liable". Considerations on Representative Government.
    3. Woodrow Wilson (1887), "The Study of Administration", Political Science Quarterly, July 1887
    4. Ludwig von Mises (1944). Bureaucracy.
    5. Robert K. Merton (1957). Social Theory and Social Structure. Glencoe, Free Press. pp. 195–206.
    6. Karl Marx (1970). Marx's Critique of Hegel's Philosophy of Right (1843). Cambridge University
    7. Jaques Elliott (1976). A general theory of bureaucracy. London: Heinemann.
    8. "In Praise of Hierarchy". Harvard Business Review. 1 January 1990.
    9. Charles Tilly (1985). "War making and state making as organized crime," in Bringing the State Back In, eds P.B. Evans, D. Rueschemeyer, & T. Skocpol. Cambridge: Cambridge University Press.
    10. Jeffrey Herbst (1990). "War and the State in Africa." International Security, (1990): 117-139
    11. David Beetham (1996). Bureaucracy.
    12. Franz Wirl (1998). "Socio-economic typologies of bureaucratic corruption and implications". J. Evolutionary Economics, 8(2):199–220.
    13. Christopher Hood (2000), The Art of the State: Culture, Rhetoric, and Public Management. Oxford University Press. p. 76.
    14. Liesbet Hooghe (2001). The European Commission and the integration of Europe: images of governance. Cambridge University Press. pp. 40–.
    15. Marshall Sashkin, Molly G. Sashkin (2003). Leadership that matters: the critical factors for making a difference in people's lives and organizations' success. Berrett-Koehler Publishers. p. 52.
    16. V Fritz, A.R. Menocal (2007). "Developmental states in the new millennium: Concepts and challenges for a new aid agenda". Development Policy Review, 25(5):531–552.
    17. Charles T Call (2008). "The Fallacy of the 'Failed State'". Third World Quarterly, 29(8):1498.
    18. George Ritzer (2009). Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots: The Basics. McGraw-Hill. pp. 38–42.
    19. Tony Waters and Dagmar Waters (2015) "Bureaucracy" from Weber’s Rationalism and Modern Society: New Translations on Politics, Bureaucracy, and Social Stratification. Palgrave MacMillan.
    20. Noel D. Johnson, Mark Koyama(2017). "States and economic growth: Capacity and constraints". Explorations in Economic History, 64(April):1–20.
    21. Elissa Berwick, Christia Fotini (2018). "State Capacity Redux: Integrating Classical and Experimental Contributions to an Enduring Debate". Annual Review of Political Science, 21(May):71–91.
    22. Agnes Cornell, Carl Henrik Knutsen, Jan Teorell (2020). "Bureaucracy and Growth". Comparative Political Studies, 53(14):2246–2282.

    Production team
    Producer: Yanuar Nugroho
    DOP & editor: Vaizal Andrians
    Art director: Hari Saptomo
    _
    Footage video & music: Videvo

  • Peran agen perubahan dalam mengsukseskan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah

    ( Read More)

    Memberikan sebuah uraian terkait apa saja peran agen perubahan dalam mengsukseskan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah

    #reformasibirokrasi #agenperubahan #asnsebagaiagenperubahan #manajemenperubahan

  • Apa itu Birokrasi dan Siapa Max Weber - Penjelasan Singkat dan Jelas

    ( Read More)

    Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai Pemikiran Max Weber yang kini dikenal dengan istilah birokrasi

    00:00 Intro
    00:49 Latar belakang Max Weber
    01:43 Economy and Society
    03:00 Birokrasi
    05:30 Apakah Indonesia terlalu Birokratis?
    08:35 Bungkus!

    Referensi
    Babcock, D., & Morse, L. (2014). Managing engineering and technology: An introduction to management for engineers. Boston: Pearson.

    sound by bensound.com
    icon by flaticon.com

  • Cara mengsukseskan reformasi birokrasi disetiap level pemerintahan (Pemerintah Daerah)

    ( Read More)

    Memberikan sebuah uraian mengenai peran Agen Perubahan dalam upaya mengsukseskan reformasi birokrasi di pemerintahan Daerah.

    #tipekepemimpinan #gayakepemimpinan #kepemimpinanfasilitatif
    #pemeritahanyangresponsif #pemerintahresponsif #kolaborativegovernment #kolaborasipemerintahan #collaborativegovernance #petaprobis #tatalaksana #reformasibirokrasi #prosesbisnis
    #akuntabilitas #birokrasi #reformasibirokrasi #peningkatanakuntabilitas #delapanareaperubahan #penggunaanapbd #efisiensidanefektifitasanggaran #belajarefisiensianggaran #sakip #lakip #kinerjaorganisasi #kepaladaerah #kebutuhanmasyarakat #demokrasi #pemerintahdaerah #kinerjapemerintahdaerah #culturesetasn #manajemenorganisasi #mindsetasn #perubahanmindset #vuca #distrupsi #adopsikerja #transformasi #adaptasikerja #milenialasn #kaummilenial #manajemenperubahan #pemerintahdaerah #manajemenasn #manajemenperubahan
    #mindsetpegawai #cultureset #industri4.0 #kaummilenial #pandemicovid #wabahpandemi #transformasiorganisasi #transformasiasn #vuca #kulturadaptasi #kepemimpinan #birokrasi
    #adaptasikompetensi #talentmanajemen #sistemmerit #meritsistem #digitalisasi #pemerintahanberbasielektronik #egoverment #digitalisasipemerintahan #sistempemerintahanberbasiselektronik #inovasi
    #pelayanan #publik #pelayananpublik #reformasi #pemimpin #kepaladaerah #dempkrasi #rechtsstaat #ruleoflaw #demokrasi #pilkada
    #reformasibirokrasi #penataanorganisasi #organisasi #penguatanorganisasi #dayasaingorganisasi

  • REFORMASI BIROKRASI DAN REGULASI DI BIDANG PENGANGGARAN

    ( Read More)

    Webinar Reformasi Birokrasi dan Regulasi di Bidang Penganggaran Dalam Rangka Perubahan PP 90 Tentang Penyusunan RKA K/L

    Keynote Speaker: Isa Rahmatarwata, Dirjen Anggaran

    Pembicara:
    1. Eko Prasojo
    , Guru Besar Ilmu Administrasi
    Universitas Indonesia
    2. Made Arya W., Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara
    3. Lidya Silvana D.,
    Deputi BIdang Perundang
    -undangan dan
    Administrasi Hukum
    Kemensetneg

    Moderator:
    Rina Widiyani W,
    Staf Ahli Bidang Hukum
    dan Hubungan Kelembagaan
    Kemenkeu

    Info Lengkap (Link Zoom, Materi, Pertanyaan, Absensi, Survei) : linktr.ee/FGDPenganggaran2021

  • Konstitusi Negara; Pengertian Konstitusi, Tujuan dan Bentuk Konstitusi.

    ( Read More)

    #pengertiankonstitusi #tujuankonstitusi #bentukkonstitusi #materikonstitusi
    Konstitusi adalah hukum dasar tentang penyelenggaran pemerintahan suatu negara yang bentuknya tertulis maupun tidak tertulis. Bentuk konstitusi tertulis disebut dengan undang-undang dasar, sedangkan bentuk konstitusi tidak tertulis disebut dengan konvensi. Konstitusi Negara Indonesia adalah UUD 1945 yang merupakan konstitusi tertulis dan menjadi sumber hukum yang menjadi rujukan segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
    Tujuan konstitusi antara lain memberikan deskripsi dan pembatasan kewenangan penguasa dan konstitusi bertujuan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warganegaranya. Berdasarkan sejarahnya konstitusi di Indonesia pernah mengalami beberapa kali perubahan yang antara lain Undang-Undang Dasar (UUD), Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat), Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), UUD 1945 dan yang terakhir adalah UUD 1945 yang diamandemen atau yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  • Reformasi Birokrasi

    ( Read More)

    Hallo teman-teman, kami dari Administras Publik FISIP UNSOED 2017 menjelaskan materi mengenai Reformasi Birokrasi di Indonesia. Semoga mudah untuk dipahami ya.
    Dan, jangan lupa untuk like dan share video ini ya teman-teman demi kelancaran tugas Birokrasi dan Governansi Publik😁

    Anggota :
    1. Nadia Kusumaningsih (F1B017033)
    2. Regita (F1B017041)
    3. Karina Nuur Annisa (F1B017104)

  • Patologi Birokrasi (Patologi Birokrasi Menurut Para Ahli)

    ( Read More)

  • Reformasi & Patologi Birokrasi

    ( Read More)

    Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo Teman-teman !!!

    Nama : Anisya Rahmi
    NIM : 2001110518
    Dosen Pembimbing : Dedi Kusuma Habibie, S.IP., M.PA

    Video Ini Saya Buat Guna Untuk Memenuhi Tugas UAS Studi Birokrasi Publik, Semoga Video Ini Bisa Memberikan Manfaat Kepada Kita Semua, Terimakasih 🙏🏻

  • BAGAIMANA MENGINPUT LKE || MATERI LKE REFORMASI BIROKRASI OLEH Hj. ANDI MIRNA, S.H

    ( Read More)

    LIKE AND SUBSCRIBE

  • Pengantar Reformasi Administrasi Publik

    ( Read More)

    Reformasi Administras Publik secara Konseptual dan Praktis

  • Rocky Gerung Jawab Tantangan Debat Terbuka Ketua Komisi VIII DPR (Part 3) | Mata Najwa

    ( Read More)

    (Haji yang Tertunda Part 3)

    Kebijakan pemerintah Indonesia batal memberangkatkan haji dikaitkan dengan Kasus Habib Rizieq. Ketua Komisi VIII DPR fraksi PAN, Yandri Susanto membantah analisa Rocky Gerung yang mengaitkan isu Rizieq Shihab dan haji.

    “Belum ada satu negara pun yang dikasih kuota. Jadi ini bukan soal diplomasi. Soal keterkaitan diplomasi dan kasus habib ini kita bantah karena kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari,” kata Yandri Susanto.

    #MataNajwa #kapalapi

    (Narasi)

    Tonton juga Mata Najwa eps. [Haji yang Tertunda] dan episode lainnya di narasi.tv atau klik link di bawah.
    Part 1 - bit.ly/3cNK9RB
    Part 2 - bit.ly/3ipqE5k
    Part 3 - bit.ly/2SqiLBT
    Part 4 - bit.ly/3g9fe42
    Part 5 - bit.ly/3g51ase
    Part 6 - bit.ly/3cweWSv
    Part 7 - bit.ly/3gq9XUL

    Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar dan share.

    Tonton konten lainnya juga di YouTube Channel:
    - Narasi bit.ly/SubscribeYouTubeNarasi
    - Narasi Newsroom bit.ly/SubscribeNarasiNewsroom
    - Narasi Entertainment bit.ly/SubscribeYTNarasiEntertainment
    - Narasi Stories bit.ly/SubscribeNarasiStories
    - Narasi Talks bit.ly/SubscribeNarasiTalks
    - Narasi Sports bit.ly/SubscribeNarasiSports

    Jangan lupa subscribe yaa..

    Follow:
    instagram.com/najwashihab
    twitter.com/NajwaShihab
    facebook.com/najwashihabofficial