Pengertian Legislatif Menurut John Locke

John locke (1690) merupakan murid dari montesquieu. Trias politika menurut john locke adalah suatu kekuasaan harus dipisah dan tidak boleh berada pada satu unsur, karena kekuasaan tersebut bisa disalahgunakan, sehingga menjadi otoriter. John locke membagi kekuasaan juga menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif atau kekuasaan eksekutif, dan. Konsep locke ini serupa dengan pemikiran hobbes namun bila hobbes menyatakan keadaan alamiah sebagai keadaan “perang semua lawan semua”, maka locke berbeda. Menurut john locke, keadaan alamiah sebuah masyarakat manusia adalah situasi harmonis, di mana semua manusia memiliki kebebasan dan kesamaan hak yang sama. 19 dalam keadaan tersebut. Macam maam kekuasaan negara menurut pendapat john locke yaitu meliputi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif.

Kekuasaan legislatif adalah salah satu bentuk kekuasaan yang disebutkan dalam teori pembagian kekuasaan john locke dan teori pemisahan kekuasaan montesquieu. Berdasarkan teori pembagian kekuasan john locke, kekuasaan legislatif memiliki fungsi yang berbeda dengan kekuasaan federative dan eksekutif. Begitu pula dalam teori pemisahan. John locke menyebutkan bahwa legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat dengan kewenangan untuk menyusun peraturan yang dibuat pemerintah sebagai wujud kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Maka dengan begitu, lembaga legislatif harus dengan benar 16 departemen pendidikan nasional. Kekuasaan negara ini, tidak dapat diserahkan ke lembaga manapun dan sebagai bentuk pendelegasian rakyat kepada negara. Hukum yang mengontrol legislatif menurut john locke adalah hukum kodrat. Ada dua ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai teori ini, yaitu john locke dan montesquieu. Pendapat john locke di atas mendasari munculnya teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan (absolute) dalam suatu negara. Nah, jadi pembagian kekuasaan menurut john locke yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif.

Baca Juga :

Video Tentang Pengertian Legislatif Menurut John Locke

Kami berusaha menampilkan informasi mengenai Pengertian Legislatif Menurut John Locke secara lengkap, dari berbagai sumber di internet. Pembahasan artikel di atas Kami sampaikan inti-intinya saja, bisa dikatakan sebagai kesimpulannya. Untuk melengkapinya, berikut ini ada beberapa video yang menjelaskan secara lengkap seputar Pengertian Legislatif Menurut John Locke. Silakan disimak.

  • Pengantar Ilmu Politik Part 6 (Pembagian Kekuasaan: Trias Politica John Locke dan Montesquieu)

    ( Read More)

    Pembagian Kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (memerintah, mewakili, mengurus, dsb.) menjadi beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) untuk diberikan kepada beberapa lembaga Negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan (wewenang) pada satu pihak/lembaga.

    Video ini menjelaskan tentang pembagian kekuasaan secara horisontal/fungsional yang jelas membahas tentang konsep Trias Politica ala John Locke dan Montesquieu.

  • Teori Pemikiran John Locke

    ( Read More)

    berikut video penjelasan dari saya mengenai teori pemikiran John Locke,semoga bermanfaat✨
    enjoy the video guyss🥰

  • 3. Locke: Equality, Freedom, Property and the Right to Dissent

    ( Read More)

    Foundations of Modern Social Thought (SOCY 151)

    John Locke, a liberal thinker and near-contemporary of the conservative Hobbes, disputes Hobbes's thinking in some keys ways and builds on it in others. Locke starts his political theory with a notion of individuals in the state of nature being free, equal and reasonable; the state of nature is not synonymous with the state of war for Locke as it is for Hobbes. Locke argues that states should protect the property of individuals and must govern with the consent of subjects. Unlike Hobbes's strong, unitary sovereign, Locke envisions a separation of the powers of the state into executive, legislative, and federative powers. We examine how Locke's political and social thought assumes an abundance of resources while Hobbes's thought is predicated on an assumption of scarcity.

    00:00 - Chapter 1. Locke in a Historical Context
    18:40 - Chapter 2. First Treatise
    24:42 - Chapter 3. Second Treatise: Major Themes
    26:17 - Chapter 4. All Born Free and Equal
    29:34 - Chapter 5. Need for Common Superior Based on Consent
    32:27 - Chapter 6. Origins and Limits of Private Property
    40:03 - Chapter 7. Difference between Absolute Monarchy and Civil Society
    43:06 - Chapter 8. Separation of Powers

    Complete course materials are available at the Open Yale Courses website: open.yale.edu/courses

    This course was recorded in Fall 2009.

  • 15. Constitutional Government: Locke's Second Treatise (1-5)

    ( Read More)

    Introduction to Political Philosophy (PLSC 114)

    John Locke had such a profound influence on Thomas Jefferson that he may be deemed an honorary founding father of the United States. He advocated the natural equality of human beings, their natural rights to life, liberty, and property, and defined legitimate government in terms that Jefferson would later use in the Declaration of Independence. Locke's life and works are discussed, and the lecture shows how he transformed ideas previously formulated by Machiavelli and Hobbes into a more liberal constitutional theory of the state.

    00:00 - Chapter 1. Who Is John Locke?
    13:11 - Chapter 2. John Locke's Theory of Natural Law
    31:27 - Chapter 3. Property, Labor and the Theory of Natural Law

    Complete course materials are available at the Open Yale Courses website: open.yale.edu/courses

    This course was recorded in Fall 2006.

  • PPKn | Kekuasaan Negara Menurut John Locke

    ( Read More)

    #ppkn
    #pendidikan
    #belajardarirumah

  • FUNGSI NEGARA : Menurut JOHN LOCKE dan MONTESQUIEU | Part 2

    ( Read More)

    Tonton video lainnya:
    Part 1: youtu.be/W5EPdsXmtrg
    Part 2: youtu.be/yLAN7PGV8ys
    Part 3: youtu.be/CtflnCtXVpo

    Kelompok 7
    Alfendo Ananditya Rizkhullah Wibowo 11190480000047
    Dziky Miftahul Irawan 11190480000061

    Pada part sebelumnya kami sudah membahas fungsi negara secara umum dan berdasarkan 2 tokoh yaitu Van Vollenhoven dan Goodnow.
    Pada kesempatan kali ini pembicara akan sharing mengenai fungsi negara dari beberapa tokoh, yaitu John Locke dan Montesquieu.

  • NEGARA DAN KEKUASAAN (LOCKE DAN MONTESQUIEU)

    ( Read More)

    Berbicara tentang Negara sepertinya tidak akan bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang kekuasaan, karena kekuasaan adalah fungsi dari keberadaan sebuah negara. Kekuasaan sendiri bisa didefinisikan sebagai kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan pelaku.

  • Trias Politika Menurut John Locke

    ( Read More)

    Silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan atau
    untuk info lebih lengkap silakan kunjungi panduanpemula.com/trias-politika-menurut-john-locke/

    Filsuf Inggris, yakni John Locke, menjabarkan pemikirannya mengenaiseperations of power atau dikenal juga sebagai teori pemisahan kekuasaan pada bukunya yang berjudul Two Treatises on Civil Government yang diterbitkan tahun 1690 yang ditulis sebagai kritik pada kekuasaan absolute raja Stuart dan membenarkan The Glorious Revolution yang dimenangkan oleh parlemen Inggris (Budiarjo, 1977:151). Berdasarkan pengalaman pahit atas kekuasaan absolute yang dijalankan Inggris pada waktu itu, Locke berpendapat abahwa harus ada pemisahaan kekuasaan diantara organ-organ pemerintah yang menjalankan fungsi yang berbeda. Dalam hal ini ketiganya bekerja secara terpisah. John Locke menyebutkan tiga lembaga pemerintahan berdasarkan teori pemisahan kekuasaannya, yakni:

    Lembaga eksekutif, yang berfungsi sebagai lembaga yang menangani pembuatan peraturan dan perundang-undangan,
    Lembaga legislatif, yang berfungsi sebagai lembaga yang menjalankan peraturan dan perundang-undangan, termasuk lembaga yang bekerja untuk mengadili pelanggaran peraturan dan perundang-undangan, dan
    Lembaga federatif, yang menjalankan fungsi dalam hubungan diplomatik dengan negara lain, seperti mengumumkan perang dan perdamaian terhadap negara-negara lain dan mengadakan perjanjian.

    Dalam pemisahan kekuasaan tersebut, Locke menekankan posisi lembaga eksekutif yang lebih tinggi daripada lembaga legislatif maupun lembaga federatif. Hal ini diperlihatkan oleh pernyataan Locke (1690) pada bukunya yang berjudul Two Treatises on Civil Government, bahwa lembaga legislatif memiliki kuasa untuk mengerahkan bagaimana kekuatan negara harus digunakan dan mempertahankan masyarakat di dalamnya. Dari pendapatnya mengenai penonjolah fungsi legislatif ini, maka tak heran jika Locke hampir selalu bertentangan dengan kekuasaan peradilan. Dari pemisahaan kekuasaan ini, Locke juga menekankan fungsi negara untuk menjamin kehidupan masyarakat di dalamnya. Seiring pula dengan teori kontrak sosial, bahwa negara terebentuk atas adanya kesepakatan masyarakat, maka Locke menekankan bahwa dalam menjalankan fungsinya, lembaga-lembaga tersebut tidak bebas dari pengawasan masyarakat.

  • Teori Pemisahan Kekuasaan Menurut John Locke

    ( Read More)

    Tugas Hukum Tata Negara
    Universitas 17 Agustus Surabaya

    Dosen Pengampu : Tomy Michael, S.H., M.H.

    Kelompok 4 :
    • Fernanda putra H - 1312100001
    • Mawaddatur Rahma -1312100034
    • Niken ayuningtyas - 1312100062
    • Zahra Alif Cendana - 1312100135
    • Muhammad Akbar - 1312100172
    • Dicky oktavianto -1312100173

  • Pandangan John Locke tentang HAM

    ( Read More)

    dengan menonton video presentasi diatas diharapkan dapat menambah wawasan penonton terkait dengan HAM

  • Belajar Dari Rumah | Video Pembelajaran PKn : Teori Trias Politica oleh John Locke dan Montesquieu

    ( Read More)

    #Civiceducation #Kekuasaan #PPKn

  • FILSUF POLITIK: JOHN LOCKE | DDIP

    ( Read More)

    Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik.

    Dosen Pengampu:
    - Prof. Dr. Drs. Arry Bainus, M.A.
    - Dr. Wawan Budi Darmawan, S.IP., M.Si.

    Anggota Kelompok 11
    Caroline Kristiana NPM 170210200006
    Firman Adhi Pratama NPM 170210200096
    Nadya Syifa Aghnia N. NPM 170210200078
    Rr. Laras Fairuz Annisa NPM 170210200031
    Sabda Yancipta W. G. NPM 170210200094

  • TUGAS HTN BEDAH JURNAL TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN MENURUT JOHN LOCKE

    ( Read More)

    Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
    Nama-nama Kelompok HTN (R)
    - Jhos F. Kemit -1312100154
    - Rizki Akbar - 1312100182
    - Nizza Kartika S - 1312000034
    - Griselda Uziel Thirsa PS - 1312100004
    - A Akbar Ibrahim M - 1312100057
    - Balgis Faradillah A R - 1312000282
    Untuk memenuhi tugas HTN(R) Kami dari kelompok 5 membedah jurnal yang berjudul "TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN DAN KONSTITUSI
    MENURUT NEGARA BARAT DAN ISLAM" yang berorientasi pada teori pemisahan kekuasaan John Locke.Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dipopulerkan secara ilmiah oleh John Locke seorang filosof berkebangsaan Inggris (1632-1704) dalam bukunya Two Treatises of Government, yang terbit tahun 1690. John Locke membagi kekuasaan dalam Negara menjadi tiga yaitu : pertama, kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif); kedua, kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif); dan ketiga, kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badanbadan di luar negari (federatif). Pemikiran John Locke, ternyata mempengaruhi ahli hukum Perancis bernama Montesquieu (1689-1755) untuk lebih menyempurnakan konsep pemisahan kekuasaan. Montesquieu dalam bukunya berjudul De L’Esprit des Lois terbit tahun 1748, mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara. Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam tiga kekuasaan, yaitu : pertama, kekuasaan legislatif (la puissance legislative) yang membentuk undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif (la puissance executive) yang melaksanakan undang-undang; dan ketiga, kekuasaan yudikatif (la puissance de juger), yangmenjalankan kekuasaan kehakiman.
    Dalam piagam Madinah Nabi Muhammad SAW diakui sebagai pemimpin
    tertinggi yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau telah menjalankannya yaitu dengan cara mendelegasikan tugas-tugas legislatif, eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu. Dibidang peradilan (yudikatif) di dunia Islam, sudah ada sejak negara Madinah. Pada masa-masa awal Islam, kekuasaan
    institusi peradilan dengan kompetensi masing-masing dapat dibagi atas tiga macam, yaitu : Pertama, pengadilan yang dipimpin oleh Qadi yang
    kompetensinya meyelesaikan perkara-perkara perdata. Kedua, pengadilan yang dipimpin Muhtasib (pengawas) yang berwenang mengadili urusan-urusan umum, urusan pidana (jinayat) uqubah, dan sebagainya. Dalam urusan perkara pidana, biasanya perkara yang kecil-kecil seperti penganiayaan dan sebagainya. Ketiga, Pengadilan yang dipimpin oleh Khalifah atau Gubernur yaitu mengadili perkara pidana yang berat, apalagi yang dilakukan oleh keluarga pejabat atau pejabat pemerintahan, majelisnya dipimpin oleh Khalifah atau Gubernur.
    Teori Pemisahan Kekuasaan yang dikembangkan oleh John Locke dan
    Montesquieu baru muncul sekitar abad ke 17 dan 18 yaitu dengan diterbitkannya buku Two Treatises of Government tahun 1690 (John Locke) dan buku De L’ Esprit des Lois yang terbit tahun 1748 (Montesquieu), dan pada intinya menyebutkan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam tiga kekuasaan. Selain dipisah, kekuasaan negara itu harus dibatasi, pemisahan dan pembatasan kekuasaan negara biasanya diatur dalam hukum dasar dari suatu negara yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan dokumen negara yang memuat hal-hal pokok
    penyelenggaraan negara. Konstitusi tertulis didunia baru berkembang sekitar abad ke 18, walaupun sebelumnya pada masa Yunani Kuno, konstitusi telah banyak dibicarakan.
    Sedangkan Islam sendiri telah mengenal adanya Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi jauh sebelum dunia barat (eropa) mempopulerkannya, yaitu pada awal abad ke 7 ketika masa pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW di Negara Madinah.

  • Trias Politica

    ( Read More)

    →tags
    #HubunganInternasional#AnitaAfrianiSinulingga

  • PENGERTIAN DAN MACAM MACAM KEKUASAAN

    ( Read More)

    Materi Pembelajaran : Pengertian dan Macam-Macam Kekuasaan Negara
    Sumber Materi : Buku PPKn, Jurnal dan Internet
    Sumber Gambar : 1) Vecteezy, 2) Freepik dan 3) Primestocks ( bit.ly/3rwgMe4)

    Timestamp
    00:00 Pembuka
    00:40 Pengertian Kekuasaan
    01:20 Contoh Kekuasaan
    02:06 Macam-Macam Kekuasaaan Negara Menurut John Locke
    02:54 Macam-Macam Kekuasaaan Negara Menurut Montesqueiu
    04:05 Penutup

    Jangan lupa follow Instagram Seputar PPKN (seputar_ppkn) dan jangan lupa kunjungi Google Sites Seputar PPKn pada link ini sites.google.com/view/seputarppkn

    Selamat menonton dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima Kasih.

  • Apa Itu Trias Politika

    ( Read More)

    •Apa yang di maksud dengan Trias Politika?
    _(simak videonya)_
    •Maaf jika ada kata"yang salah /kata" yang kurang🙏😅
    ∆Bukan Guru 😅

    Des:
    trias politika adalah,trias politika dicetuskan oleh,trias politika merupakan teori dari,trias politika di indonesia,trias politica ditemukan oleh,trias politica terdiri dari,trias politica adalah tiga kekuasaan yaitu,trias politika dikemukakan oleh,trias politika merupakan teori kekuasaan yang cetuskan oleh,trias politika dalam konsep kenegaraan,trias politika indonesia,trias politika artinya,trias politika adalah teori pengembangan kekuasaan menurut,trias politika adalah pembagian kekuasaan menurut,trias politika adalah brainly,trias politika ala indonesia
    trias politica atau pembagian kekuasaan terdiri dari,trias politika atau teori pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan dicetuskan oleh,trias politika brainly,trias politika bukan merupakan pilar dari negara demokrasi,trias politika berisi tentang,trias politika belanda,trias politika berarti,trias politika bermakna,trias politika berasal dari,trias politika bernama,trias politika catur praja,trias politika catur,trias politica checks and balances,trias politika china,contoh trias politika,trias politika dan contohnya,trias politika adalah contoh dari,negara yang menerapkan sistem,trias politika dalam arti,trias politika disebut,trias politika dari montesquieu,trias politika di thailand,trias politika eksekutif legislatif yudikatif,trias politika eksekutif,trias politica english,trias politika explanation,trias politika politik etis,fungsi trias politika di indonesia,dalam teori kenegaraan trias politika fungsi lembaga yudikatif bertugas dalam bidang,trias politica frankrijk,gambar trias politika,gagasan trias politika,guna trias politika,trias politica grondwet,trias politica gemeente,trias politica gemeentelijk niveau,trias politica geschiedenis,trias politica government,trias politika hima persis,trias politica history,hakikat trias politika,hubungan trias politika dan pembagian kekuasaan di indonesia,hubungan trias politica dengan demokrasi,hubungan trias politika,hukum trias politika,hubungan trias politika dengan sistem pemerintahan indonesia,trias politika inggris,apa itu trias politik a,trias politika istilah,trias politica in south africa,trias politika amerika,trias politica is,trias politica in english,trias politika john locke,trias politika john locke dan montesquieu,trias politika jurnal,trias politika jepang,trias politika disebut juga,trias politika sebutkan dan jelaskan,jelaskan trias politika,jelaskan trias politika dalam sistem pemerintahan ri,apa saja trias politika,trias+politika,trias politika kampus,trias politica karya dari,trias politika koruptor,trias politika membagi kekuasaan politik negara menjadi tiga yaitu,dalam trias politika kekuasaan,negara dibagi menjadi 3 bagian jelaskan,menurut trias politika kekuasaan negara dibagi menjadi 3 jelaskan,trias politika membagi kekuasaan menjadi,trias politika merupakan konsep pemerintahan yang konsep dasarnya adalah,anggota trias politika,materi trias politika,trias politika legislatif eksekutif yudikatif,trias politika legislatif,trias politika dan lembaganya,makalah trias politica lengkap,trias politika nama lain,berdasarkan teori trias politika lembaga yang membuat undang-undang disebut lembaga,lembaga trias politika dan tugasnya,lembaga trias politika di indonesia,trias politika menurut john locke,trias politika membagi kekuasaan menjadi 3 yaitu,trias politica merupakan pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh,trias politika meliputi,trias politika merupakan ajaran,trias politika montesquieu,trias politica negara indonesia,trias politika di negara inggris,trias politika dalam wawasan nusantara,negara trias politika
    tentang trias politika,trias politica oleh siapa,trias politica oleh montesquieu,trias politika oleh montesque,trias politica oleh,trias politika orde baru,trias politica origin,trias politica oorsprong,trias of politica,trias politika pdf,trias politika pemisahan kekuasaan,trias politika penetapan apbn merupakan campur tangan,trias politika pertama kali dikemukakan seorang pemikir politik asal perancis yang bernama,trias politika pengertian,trias politika uud 1945,trias politika uu,trias politica uk,trias politika us,trias politika dalam uud 1945,trias politika menurut uud 1945,trias politika penetapan apbn menurut uud 1945,unsur trias politika,trias politika van deventer untuk pelaksanaan ,trias politica voorbeeld,trias politika wikipedia,trias politika wiki
    trias politica wiki,trias politica wikipedia.
    #apaitutriaspolitika
    #Bukanguru

  • Macam-macam Kekuasaan Negara #Eksekutif #Legislatif #Federatif #Yudikatif

    ( Read More)

    Materi : PPKN Kelas X SMA Sederajat BAB 1 "Macam-macam Kekuasaan Negara"

    Menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006:273) bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut.
    a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang- undang.
    b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang.
    c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

    Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006: 273).
    a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
    b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
    c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-
    undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang.

    Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif, fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan Trias Politika.

    backsound :
    Wanderlust by Scott Buckley | scottbuckley.com.au
    Music promoted by chosic.com/free-music/all/
    Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
    creativecommons.org/licenses/by/4.0/

  • Perbandingan Trias Politika John Locke dan Montesquieu

    ( Read More)

    Silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan atau
    untuk info lebih lengkap silakan kunjungi panduanpemula.com/perbandingan-trias-politika-john-locke-dan-montesquieu/

    Kedua teori pemisahan kekuasaan yang dihasilkan oleh kedua pemikir politik Barat berbeda generasi ini memiliki beberapa perbedaan, diantaranya:

    Dalam teori pemisahan John Locke, kekuasaan negara dibagi kepada tiga lembaga negara, yakni lembaga eksekutif (pembuat peraturan dan undang-undang), lembaga legislatif (menjalankan peraturan dan undang-undang), dan lembaga federatif (menjalankan fungsi diplomatik dengan negara-negara lain). Sedangkan, dalam teori pemisahan kekuasaan Montesquieu, kekuasaan negara dibagi kepada tiga lembaga, yakni lembaga eksekutif (pembuat peraturan dan undang-undang), lembaga legislatif (menjalankan peraturan dan undang-undang), dan lembaga yudikatif (lembaga peradilan). Dengan demikian, perbedaannya terletak pada eksistensi lembaga federatif yang didukung oleh pemikiran Locke dan eksistensi lembaga yudikatif yang didukung oleh pemikiran Montesquieu. Dalam pemikiran Montesquieu, fungsi lembaga federatif dijalankan oleh lembaga eksekutif yang terdiri dari perwakilan rakyat.

    John Locke berpendapat bahwa lembaga legislatif harus memiliki posisi yang lebih unggul daripada lembaga federatif dan eksekutif. Sementara, Montesquieu menekankan ketiga lembaga ini terpisah dan melakukan kontrol melalui check and balance, sehingga, tidak ada lembaga yang memiliki posisi lebih unggul.

  • Makna Trias Politica (Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif)

    ( Read More)

    Presentasi Kelompok 12 mata kuliah Ilmu Politik (sesi 159)

  • PPKN KELAS 10 - SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA

    ( Read More)

    Follow me on Instagram : instagram.com/widiakww

    For collaboration and business inquiries :
    [email protected]

    Dont forget to study everywhere and everytime :)

    #PPKnasik #PPKntidaksusah #Widiakusumawardani

  • 28 September 2021

    ( Read More)