Pengertian Illegal Logging Menurut Para Ahli

Pengertian pemidanaan menurut barda nawawi arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan. Apabila kita tinjau dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah. Tindak pidana illegal logging. Pengertian tindak pidana ,. , dan. 6 bab ii pembahasan 2. 1 pengertian illegal logging ileggal logging atau pembalakan liar berdasarkan inpres no. 5 tahun 2011, tentang pemberantasan penebangan kayu illegal (illegal logging) dan peredaran hasil hutan illegal di kawasan ekosistem leuser dan taman nasional tanjung puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah. Ips / ilmu pengetahuan sosial ?

Menurut tacconi, pembalakan liar atau kegiatan hutan illegal meliputi semua tindakan illegal yang berhubungan dengan ekosisem hutan, demikian juga industri yang berhubungan dengan hutan dan hasil hutan kayu serta non kayu. Menurut tacconi, pembalakan liar atau kegiatan hutan illegal meliputi semua tindakan illegal yang berhubungan dengan ekosisem hutan, demikian juga industri yang berhubungan dengan hutan dan hasil hutan kayu serta non kayu. Banyak definisi yang memuat pengertian ilmu ekonomi secara umum telah diungkapkan oleh para ahli bidang ini. Sayangnya, tidak mudah merumuskan definisi yang dapat mencakup seluruh ruang lingkup ilmu ekonomi. Pengertian ekonomi menurut paul a samuelson. Peraih hadiah nobel bidang ekonomi tahun 1970. Berikut ini pengertian ekonomi menurut. Inipun akan mendapatkan kesulitan jika anggota masyarakat itu justru mendapatkan keuntungan materil dari tindakan illegal logging. 2. 4 illegal logging menurut para ahli menurut tacconi, pembalakan liar atau kegiatan hutan illegal meliputi semua tindakan illegal yang berhubungan dengan ekosisem hutan, demikian juga industri yang berhubungan. Tindak pidana illegal logging dalam perspektif hukum di indonesia 1.

Baca Juga :

Video Tentang Pengertian Illegal Logging Menurut Para Ahli

Kami berusaha menampilkan informasi mengenai Pengertian Illegal Logging Menurut Para Ahli secara lengkap, dari berbagai sumber di internet. Pembahasan artikel di atas Kami sampaikan inti-intinya saja, bisa dikatakan sebagai kesimpulannya. Untuk melengkapinya, berikut ini ada beberapa video yang menjelaskan secara lengkap seputar Pengertian Illegal Logging Menurut Para Ahli. Silakan disimak.

  • TINDAK PIDANA KEHUTANAN (ILLEGAL LOGGING)

    ( Read More)

    Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar dan share.

    FOLLOW US
    - INSTAGRAM:
    instagram.com/rsplawauditor/
    - FACEBOOK:
    facebook.com/rsplawauditor
    - WEBSITE:
    rspauditor.id

  • Pencegahan & Pemberantasan Perusakan Hutan dalam UU 18 Tahun 2013

    ( Read More)

    Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan UU khusus dari ketentuan hukum kehutanan. Apa saja yang diatur dalam UU ini? Dan bagaimana perlindungan hukum kepada masyarakat yang menjaga hutan??

    Kuliah online Fakultas Hukum Universitas Pancasila

    Semoga bermanfaat

  • Undang-Undang Illegal Logging

    ( Read More)

    Nama : Rendi Saputra
    Npm : D1F019025
    Prodi : Sosiologi
    FISIP UNIB

    Illegal Logging merupakan suatu aktivitas atau kegiatan penebangan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman factual di sekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.
    Kasus Illegal Logging sangat mempengaruhi kerusakan hutan dan juga lingkungan, yang mana hal tersebut merupakan suatu kejahatan terhadap hutan dan lingkungan.
    Permasalahan Illegal Logging sangat membutuhkan tindakan yang serius, agar tidak terus berkepanjangan. Upaya terpenting yaitu penegakan hukum yang ketat.
    Peraturan mengenai tindak pidana illegal logging diatur dalam Undang-Undang kehutanan yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3).
    Ada tiga jenis pidana yang diatur dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, dan ketiga jenis pidana tersebut dapat dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif.
    Untuk Teman-teman dan siapapun yang menonton video ini marilah kita bersama-sama menjaga kelestarian hutan dan juga lingkungan, agar tidak mengalami kerusakan dan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di sekitar.

  • SUBJEK HUKUM PERUSAKAN HUTAN

    ( Read More)

    Seri Kuliah Hukum Pidana kali ini menjelaskan tentang subjek hukum UU P3H (Pencegahan dan Pemberatasan Perusakan Hutan) yaitu UU No. 18/2013. UU P3H ini sering dimanfaatkan oleh penegak hukum untuk mengkriminal masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, masyarakat adat, petani tradisional yang memanfaatkan hutan untuk kepentingan sediri bukan untuk kepentingan komersial. Padahal dalam beberapa pasal jelaskan disebukan bahwa UU P3H ditujukan untuk subjektif hukum perseorangan yang terorganisir dan korporasi yang terorganisir. UU P3H juga telah memberikan tafsir otentik terhadap subjek hukum yang tersebut. silahkan baca ulasan dan analisisnya di : business-law.binus.ac.id/2018/03/30/tafsir-atas-subjek-delik-perusakan-hutan-dalam-uu-p3h/ dan business-law.binus.ac.id/2018/12/21/analisa-putusan-tindak-pidana-perusakan-hutan/

    #hukumpidana
    #UUP3H
    #subjekhukum
    #tafsirsubjekhukum
    #perusakanhutan
    #masyarakatadat
    #petanitradisional
    #hutan
    #kriminalisasi
    #korporasi
    #terorganisasi
    #terorganisir
    #ahmadsofian
    #kejahatankehutanan
    #ilegallodging
    #organizedcrime

  • tindak pidana kehutanan

    ( Read More)

  • Pengertian koruopsi

    ( Read More)

  • NEGARA DAN KONSTITUSI BESERTA DENGAN KASUS ILLEGAL LOGGING

    ( Read More)

    Perjuangan yang tak henti2

  • JENIS-JENIS DELIK ATAU TINDAK PIDANA

    ( Read More)

    Materi ini menjelaskan Jenis-Jenis Delik/Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan Pemidanaan lainnya, serta contokh-contoh dalam pasal-pasal yang diuraikan secara jelas dan terang klasifikasi delik masing-masing yang berfungsi untuk mementukan tindakan terhadap setiap delik tersebut.

  • Berpihak Pada Masyarakat Adat Untuk Selamatkan Hutan Dan Tanah

    ( Read More)

  • Pengertian Hutan,Kehutanan,Kawasan Hutan dan Hasil Hutan

    ( Read More)

    Video ini berisi tentang pengertian serta perbedaan antara istilah hutan dan kehutanan,kawasan hutan,hutan konservasi dan hasil hutan yang terdapat dalam uu no.41 tahun 1999 tentang kehutanan. Semoga bermanfaat dan jika ada kritik dan saran silahkan tulis dikolom komentar.

  • FWI: DEFORESTASI TANPA HENTI DI INDONESIA

    ( Read More)

    DEFORESTASI TANPA HENTI DI INDONESIA

    Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengakui bahwa Indonesia merupakan penyumbang emisi karbon terbesar keenam di dunia. Pada tahun 2011 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 61/2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2010-2020. Kemudian juga Indonesia meratifikasi Paris Agreement dengan Undang-undang No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Indonesia berkomitmen mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% jika ada kerja sama internasional dari kondisi tanpa ada aksi (business as usual) pada tahun 2030, salah satunya melalui sektor kehutanan dan pertanian.
    Indonesia tidak akan mencapai target pengurangan emisi yang telah ditetapkannya sendiri itu tanpa mengatasi deforestasi dan degradasi hutan. Fakta menunjukkan bahwa sejarah kehutanan Indonesia tak lain adalah sejarah deforestasi, dari dulu hingga kini. Analisis FWI dan GFW tahun 2001 memperlihatkan bahwa laju deforestasi terus meningkat, menjadi 2 juta hektare/tahun periode 1996-2000. Selanjutnya menjadi 1,5 juta hektare/tahun periode 2001-2010 dan periode 2009-2013 lajunya sebesar 1,1 juta hektare/tahun (FWI, 2011 & 2014).
    Kajian terbaru FWI, walaupun hanya dipotret pada 3 provinsi, laju deforestasi masih relatif tinggi, yaitu sekitar 240 ribu hektare/tahun periode 2013-2016, meningkat dibanding periode sebelumnya (2009-2013), yaitu sekitar 146 ribu hektare/tahun. Bila ditotal maka hutan alam yang ada di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara, telah hilang seluas 718 ribu hektare selama tiga tahun. Hasil analisis lainnya ditemukan sekitar 72% deforestasi yang terjadi di 3 provinsi tersebut berada di dalam wilayah yang telah dibebani izin pengelolaan. Aktivitas-aktivitas di dalam konsesi HPH, HTI, perkebunan kelapa sawit dan pertambangan menjadi penyebab langsung (direct causes) deforestasi.
    Peningkatan laju deforestasi terjadi di Provinsi Maluku Utara dan Kalimantan Timur meningkat signifikan, dibandingkan apa yang terjadi di Sumatera Utara. Di Maluku Utara, peningkatan laju deforestasi bahkan mencapai lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, dari 25 ribu hektare/tahun menjadi 52 ribu hektare/tahun. Begitu juga halnya dengan Kalimantan Timur dimana laju deforestasi meningkat hampir dua kali lipat dari periode sebelumnya, dari 84 ribu hektare/tahun di tahun 2013 menjadi 157 ribu hektare/tahun di tahun 2016.
    Fakta-fakta deforestasi menggugat keberpihakan Pemerintah Indonesia kepada masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Termasuk merealisasikan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi, menjaga lingkungan hidup, mencegah bencana, dan melestarikan sumber daya alam. Fakta menunjukkan bahwa 50% dari seluruh daratan di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara telah dikuasai oleh pemegang izin konsesi. Hanya 4% dari wilayah daratan yang penguasaan dan pemanfaatannya berada di tangan masyarakat dalam berbagai bentuk program perhutanan sosial dan hutan adat. Fakta menunjukkan juga bahwa degradasi hutan dan deforestasi di provinsi-provinsi ini telah menyebabkan bencana lingkungan: banjir, longsor, kekeringan dan hilangnya habitat satwa dilindungi.

  • Konflik Sosial Pengelolaan Hutan | Kehutanan Masyarakat

    ( Read More)

    Video pembelajaran mata kuliah Kehutanan Masyarakat. Video ini membahas tentang "Konflik Sosial Pengelolaan Hutan ".

    Link Subscribe: bit.ly/2Wsg5Sg

    Ilustrasi: freepic.com
    Semoga Bermanfaat.

    #forestry #videopembelajaran #hutan

  • IUU Fishing : #1 Pengertian IUU Fishing

    ( Read More)

    IUU Fishing merupakan singkatan dari Illegal, Unreported, Unregulated Fishing. IUU Fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan di laut yang harus dihentikan oleh pemerintah. Apa itu pengertian IUU fishing, bagaimana modus operandinya, kenapa IUU fishing terjadi, bagaimana peran pemerintah untuk memberantas IUU Fishing , dan apa saja peraturan
    terkait IUU fishing ini? Simak pemaparannya di seri IUU fishing ini...

    Jangan lupa untuk subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk segera mendapatkan video bermanfaat mengenai kelautan dan perikanan.

    Playlist video: youtube.com/watch?v=pGqxKgGpMTk&list=PLYB30YzweSRyFKHTfbA60_FWJu3UU753H
    Link video : youtu.be/pGqxKgGpMTk

    KATA KUNCI PENCARIAN:
    IUU Fishing
    Pengertian IUU Fishing
    pengertian illegal fishing
    yusep channel 33
    unreported fishing
    unregulated fishing
    Penyebab IUU fishing
    Cara mengatasi IUU fishing
    CCRF
    Peran pemerintah dalam IUU fishing
    Penangkapan illegal
    Peraturan-peraturan IUU fishing
    iuu fishing adalah
    apa yang dimaksud dengan iuu fishing
    materi belajar kelautan
    materi belajar perikanan
    kasus illegal fishing
    Illegal fishing adalah
    contoh illegal fishing
    ruang kuliah
    kasus IUU

  • Kuliah Umum Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan

    ( Read More)

    Mau tau tentang potret penegakan hukum LHK di tanah air? Saksikan video ini sampai tuntas

  • UTS KEWARGANEGARAAN - Video Presentasi Negara dan Konstitusi serta Kasus Illegal Logging

    ( Read More)

    Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabaraktuh

    Selamat pagi teman teman semua, salam sejahtera

    Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UTS ONLINE mata kuliah Kewarganegraan dengan dosen pembimbing Ibu Putri Gemala Sari, S.H, M.H yang berjudul "Negara dan Konstitusi serta Kasus Illegal Logging"

    Selamat Menonton, Semoga Bermanfaat

    Jangan lupa Like, Komen dan Subscribe

    Wassalamu'alaikum Warrahmtullahi Wabarakatuh

  • ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI. APA BEDANYA

    ( Read More)

    Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar dan share.

    FOLLOW US
    - INSTAGRAM:
    instagram.com/rsplawauditor/
    - FACEBOOK:
    facebook.com/rsplawauditor
    - WEBSITE:
    rspauditor.id

  • Seri Webinar Konservasi #1: Memahami Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) dalam Sertifikasi ISPO

    ( Read More)

    Halo Sobat Sawit Berkelanjutan,

    Salah satu komponen Inpres 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) memandatkan percepatan pelaksanaan Sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.

    Hingga saat ini, upaya sosialisasi masih terus dilakukan untuk mendorong ISPO sebagai standar kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia serta memastikan bahwa kebijakan ini dipahami dan meningkatkan kepercayaan negara-negara tujuan ekspor.

    Sekretariat Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 (RAN KSB) kembali melaksanakan sesi berbagi pengetahuan untuk memahami konsep kawasan lindung dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) sebagai salah satu Kriteria Sertifikasi ISPO. Diharapkan, peningkatan pemahaman tentang identifikasi dan pengelolaan kawasan tersebut dapat mendukung akselerasi sertifikasi ISPO.

    Untuk mengetahui lebih lanjut, ikutilah webinar tersebut, pada:

    Untuk mengetahui lebih lanjut, ikutilah webinar tersebut, pada:
    🗓 Kamis, 20 Januari 2022
    ⏱ 09.00 - 11.00 WIB
    🖇 Tautan Zoom: bit.ly/ISPO-HCV
    Meeting ID: 850 4068 7373; Passcode: ISPO

    Dukungan interpreter English – Bahasa Indonesia tersedia bagi pengguna Zoom meeting.

  • Debat Panasss 1 kls X Mipa3

    ( Read More)

    Pembelajaran Debat Bahasa Indonesia TP 2018/2019

  • Pelatihan Menanam dan Merawat Pohon dan Sayur dengan Sistim Pola Asuh | 17 Nov 2021

    ( Read More)